Network
GowaPos.com -- Anggota Komisi VII DPR RI, menilai upaya pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan PT PLN Persero, justru akan mendorong PLN ke jurang kebangkrutan. Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Mulyanto menilai, melihat kondisi PLN saat ini, cukup berat untuk PLN menanggung beban transisi energi tersebut, terlebih hal itu juga dikaitkan Mulyanto, dengan masih terdapat utang PLN.
"Saya meminta pemerintah bijak dalam memberikan penugasan tersebut kepada PLN. Jangan sampai hal tersebut justru mendorong PLN ke jurang kebangkrutan," katanya.
Lebih lanjut Mulyanto menambahkan, nantinya jika energi terbarukan ini dipergunakan, diperkirakan akan menyebabkan Peningkatan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP).
Baca Juga: Bendungan Bili-Bili Gowa Telan Korban, Seorang Penjaring Ikan Tewas Tenggelam
"Transisi energi melalui RUPTL 2021-2030 merencanakan penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 GW, dimana porsi EBT (energi baru terbarukan) sebesar 52 persen. Diperkirakan ini akan menyebabkan peningkatan biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN, dari Rp 1.423/ kWh pada tahun 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada tahun 2025,” terang Mulyanto, dikutip GowaPos.com, Senin 15 November 2021.
Baca Juga: Link Nonton Streaming INA Daihatzu Indonesia Master 2021 & Jadwal Pertandingan
Dengan kenaikan BPP tersebut, sambung Mulyanto, beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dari Rp71.9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp182.3 triliun pada tahun 2025.
"Jadi, bila tanpa adanya subsidi atau kompensasi dari pemerintah, maka program transisi energi ini akan menyuntik mati PLN,” ungkap Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, data Mei 2021 utang PLN sekitar Rp650 triliun. Dimana utang jangka panjang sebesar Rp500 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp150 triliun.
