Network
Peran machiavellian
Terlepas dari apapun keputusan MK nantinya, kedua sistem yang sedang diadu saat ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama seperti ungkapan dari SBY. Ia sebenarnya tidak secara jelas menyatakan keberpihakannya dari salah satu sistem tersebut, melainkan etika politik dari keputusan yang dihasilkan adalah ‘fundamental consensus’ dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Sementara jika melihat alasan dari pihak yang mengajukan yaitu PDIP dan KPU, juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebuah hasil penelitian seorang akademisi dari program studi Hukum dan Tata Negara, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menunjukkan adanya urgensi penggunaan sistem proporsional tertutup di Indonesia saat ini. Salah satu masalah yang disorot adalah politik uang dan besarnya ongkos yang harus dikeluarkan tiap calon wakil rakyat
Masih dalam penelitian yang sama, perlu adanya peninjauan kembali terhadap isi dari Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Partai Politik, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasilnya terlihat bahwa ada korelasi antara perintah dari regulasi negara dengan manfaat pada sistem tertutup. Maka timbul satu pertanyaan besar dan dapat menjadi bahan reflektif para pengamat politik secara lebih akurat, benarkan PDIP dan KPU mengambil peran machiavellian dalam upaya judicial review.
Mungkin sebelum ke sana akan dijelaskan lebih dulu terkait alasan menghubungkannya dengan peran machiavellian. Tentu saja ini bukan menyangkut perilaku disfungsional dari para auditor, tapi menjernihkan kembali pengaruh politik seorang tokoh bernama Niccolo Machiavelli, sehingga pemikirannya disebut machiavellian.
Sebenarnya di balik trik yang dianggap amoral dan melawan arus etika kekuasaan mainstream, terdapat tujuan humanis yang diperjuangkan seorang Machiavelli. Hasil penelitian dari dua akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Kejujuran dan Etika dalam Konsep Politik Machiavelli”, menunjukkan adanya saran dan upaya untuk merebut kekuasan dengan cara humanis.
Adapun perbuatan yang dirasa kejam, itu bertujuan demi tegaknya keadilan dalam suatu negara. Machiavelli berani mengorbankan individu-individu tertentu dan dianggap sumber masalah, untuk melindungi kelompok dengan jumlah lebih besar. Sebab baginya, tidak ada yang lebih penting selain kesejahteraan dan kecintaannya terhadap negara.
PDIP sebagai satu-satunya partai politik pendukung sistem tertutup telah mengeluarkan berbagai dalil alasan penguatnya agar MK menerima permintaan mereka. Meski keluar dari barisan mainstream, mereka yakin akan apa yang diperjuangkan adalah untuk kesejahteraan negara.
Anggota legislatif Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyampaikan adanya hal yang luput dari para pendukung sistem terbuka. Menurutnya, sistem terbuka selama ini telah melahirkan wakil rakyat yang kurang berintegritas.
Lanjutnya, integritas dan loyalitas anggota legislatif hanya akan teruji dari sistem pengkaderan internal partai politik. PDIP ingin melihat jalannya demokrasi terpenuhi secara substansial, bukan demokrasi prosedural.
Jalan yang ditempuh para pendukung sistem proporsional tertutup tidak mudah, karena semua lapisan masyarakat hingga elit politiknya sudah lama melazimkan sistem yang berjalan. Meskipun kekurangan-kekurangan tadi tetap terlihat dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, realitanya sudah banyak orang meninggalkan partisipasinya dalam beberapa edisi Pemilu.
