Network
GowaPos.Com - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menilai bahwa secara umum indikator capaian kinerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai besar sudah memenuhi target.
Hal ini disampaikan oleh, Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Gowa, Natsir Sega saat Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Kamis, 29 April 2021.
"Secara umum DPRD Kabupaten Gowa berpendapat bahwa indikator capaian kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2020 terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib maupu urusan pilihan sebagian besar sudah memenuhi target," ungkapnya.
Baca Juga: Resmikan Pondok Tahfidz Daarul Huffadz, Pemkab Gowa Beri Bantuan Rp100 Juta
Menurutnya hal ini setelah dilakukan pembahasan dan kajian LKPJ Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020 dari tanggal 14 hingga 28 April dengan melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa serta melakukan peninjauan langsung di lapangan.
Seperti di Pendapatan Daerah, Natsir Sega menyebutkan bahwa dari target Pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.845.932.697.136,- dan terealisasi sebesar : Rp 1.883.818.117.705,74 atau sebesar 102,05%.
"Khusus untuk PAD yang ditargetkan sebesar Rp 228.174.016.623 dan terealisasi sebesar Rp 241.470.327.965,34 atau 105,83%. Sekaitan dengan ini kami dari Pansus LKPJ menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian target yang melebihi dari target PAD yang direncanakan, apalagi saat ini kita masih dilanda pandemi Covid 19," ucapnya.
Baca Juga: 13 Ekor Anjing Berhasil Dijerat, Lima Terduga Pelaku Spesialis Diciduk Polsek Tombolopao
Walaupun demikian, dirinya tetap merekomendasikan agar pemerintah
lebih proaktif menggali potensi potensi sumber PAD melalui pengkajian dan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan baik pajak dan retribusi secara berkala.
"Kami juga mengharapkan agar SKPD meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat atau lembaga dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif," lanjutnya.
