Network
GowaPos.Com - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengaku, upaya penyederhanaan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat melakukan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo adalah sebagai bentuk mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat.
Dimana dengan dilakukannya penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional pada pemerintah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia tentunya akan sangat membantu. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang ada saat ini.
"Implementasi yang ada dalam teori birokrasi yang menggunakan teori Max Weber sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Karena sistemnya itu hirarki," katanya saat menjadi narasumber di CNBC Indonesia pada Kamis, 6 Januari 2022.
Baca Juga: 1.200 Pelari Ikut GOWA RUN, Perkenalkan Wisata Sejarah dan Budaya di Tengah Kota
Menurut Bupati Adnan, kondisi perkembangan zaman saat ini, sistem hirarki sudah tidak tepat. Sebab yang dibutuhkan adalah sebuah kecepatan dalam pelayanan.
Contohnya, dalam mengeluarkan satu izin saja kepala daerah menandatangani satu izin, harus lengkap parafnya mulai dari kepala seksi, kepala bidang, sekretaris kepala dinas, sekretaris daerah, dan lainnya.
"Keuntungan dari penyederhanaan birokrasi bagi pemerintah daerah yang pertama tentu birokrasi kedepannya akan menjadi lebih dinamis, lebih lincah, dan lebih profesional dalam mengambil keputusan," lanjutnya.
Apalagi menurutnya komposisi penduduk Indonesia saat ini 65 persen didominasi oleh millenial, gen z dan post gen z. Karakteristik millenial, gen z dan post gen z salah satunya adalah mereka tidak suka dengan proses panjang, sehingga menginginkan proses yang cepat.
"Makanya kenapa sekarang pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, kita berharap dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini kita mampu menyesuaikan perkembangan zaman yang ada, sehingga betul-betul kita berkompetisi dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ungkapnya
