Network
GOWAPOS - Salah seorang aktivis senior Indonesia meminta para Capres Pemilu 2024 memberikan solusi terkait isu perempuan, dan berbagai persoalan lainnya.
Menuju tahun politik serta pendaftaran para Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2024 mendatang, beberapa pengamat politik kebangsaan telah mengeluarkan masukan isu yang perlu ditangani hari ini, termasuk dari salah satu aktivis senior, Prof. Chusnul Mar'iyah.
Pentingnya bahas isu perempuan
Sebagai aktivis yang sudah lama menyuarakan isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan Indonesia, Prof. Chusnul turut mengarahkan para Capres nantinya agar memberikan solusi tentang isu perempuan.
Baca Juga: Polemik KPU Izinkan Para Eks Napi Ikut Jadi Caleg Pemilu 2024, KPK Ingatkan Putusan MK Ini
"Jangan lupa dalam Pemilu nanti ada lima puluh persen kurang dikit pemilihnya perempuan. Jadi jangan lupa, siapa pun yang menjadi rezim, kalau kita ingin perubahan tentu juga memperhatikan isu perempuan, anak dan keluarga," katanya, dalam Orasi Kebangsaan OKE GANTI BARU, disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, 21 Juni 2023.
Isu perempuan juga ia tekankan ketika membahas persoalan tenaga kerja di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, para pekerja proyek IKN yang semuanya adalah laki-laki dapat memperbesar peluang terjadinya kasus prostitusi terhadap para perempuan.
Berdasarkan hasil penelitiannya, sudah ada beberapa kasus serupa terjadi di lokasi proyek pertambangan di berbagai daerah, seperti di Weda, Kolaka dan Maluku.
"Terjadi di Weda, di Kolaka, maka di situ juga muncul prostitusi-prostitusi, dan akhirnya perempuan menjadi korban di dalam konteks ini. Bahkan informasi yang saya dapatkan di Maluku, sudah berlevel-level. Ada untuk level pejabat Jakarta, pejabat Provinsi, dan sebagainya. Jadi kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja," ujar Prof. Chusnul Mar'iyah.
Perjuangkan Pemilu adil
Selain isu perempuan, Prof. Chusnul juga menyebutkan masalah lainnya seputar Pemilu 2024, yakni penemuan 52 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang janggal, keterlibatan pejabat negara dalam ikut campur Pemilu, hingga kebebasan berpendapat.
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia itu mengajak masyarakat dan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk ikut memperbaiki masalah-masalah tersebut. Besar harapannya agar rezim dapat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Apapun tetap berjuang dengan jalan-jalan yang halal. Jangan ikut-ikutan money politics, jangan ikut-ikutan memindahkan suara. Insya Allah, kita cuman disuruh bergerak, hasil kita serahkan kepada Yang di atas," pungkasnya.***
