Network
GowaPos.Com – Kolaborasi antara PLN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali berhasil mengamankan 170 sertifikat tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 2021. Melalui tambahan tersebut, sinergitas ini telah menghasilkan sebanyak 1.319 sertifikat di Sultra sejak tahun 2020.
Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sultra, Iljas Tedjo Prijono kepada Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda, disaksikan oleh Pimpinan KPK, Nurul Ghufron dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Endang. Diselenggarakan di Hotel Claro pada Senin, 7 Juni 2021, penyerahan sertifikat ini diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi Aset PLN dan BMD di Provinsi Sultra.
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak KPK, BPN Sultra dan Pemrintah Provinsi Sultra kolaborasi yang telah terjalin.
Baca Juga: Pasha Ungu Sesalkan Tindakan Satpol PP Pontianak Hancurkan Ukulele Pengamen
“tidak ada kata yang lebih tepat selain terima kasih kami kepada Bapak Nurul Ghufron beserta jajaran mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Kakanwil BPN Sulawesi Tenggara, kepada Bapak Bupati dan Bapak Ibu Sekda se Provinsi Sulawesi Tenggara atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada PLN, baik dalam proses pengadaan tanah, proses pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah,” terang Huda pada Selasa, 8 Juni 2021.
Dalam kesempatannya, Pimpinan KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya mendukung dan mengapresiasi upaya BPN dalam menyertifikatkan aset PLN.
“Upaya sertifikasi ini harus cepat kita lakukan agar tidak dikuasai oleh pihak yang bukan semestinya,” terang Nurul Ghufron.
Baca Juga: Diserang Nitizen dan Tokoh NU, Gisel Beri Klarifikasi Terkait Sebutan Aisyah
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sultra, Iljas Tedjo Prijono mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini sebagai apresiasi serta pencapaian berbagai pihak secara keseluruhan.
“Regulasi terkait penanganan aset atau sertifikasi PLN saat ini sudah dipermudah, dengan adanya supervisi dari KPK. Mengenai sertifikasi PLN, kami memiliki banyak kendala namun dengan sinergitas antara Pemda dan BPN setempat pastinya berjalan mudah,” kata Iljas.
