Network
GOWAPOS - Setidaknya ada 3 Kementerian yang bersiap melakukan penggabungan sistem untuk menopang ekspor perikanan di Papua.
Keuntungan hasil laut di wilayah Papua memang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia.
Maka dari itu tidak heran sejumlah kebijakan ekspor untuk menunjang pendapatan negara sering diarahkan kepada hasil perairan di wilayah Papua.
Terbaru, 3 Kementerian dipastikan akan membantu penggabungan sistem pengelolaan kepelabuhan.
Baca Juga: Lirik Lagu BENIH - RAISSA ANGGIANI DAN NUCA, Tumbuh dan Mekarnya Rasa Cinta di Hati Sepasang Kekasih
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP) menyambut baik rencana itu dan memastikan bahwa mereka akan ikut melancarkan kebijakan yang diterapkan.
"Guna menopang ekspor perikanan langsung di kawasan otonomi wilayah Papua dan Papua Barat, Kementerian PPN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Perikanan Kelautan (KKP) akan menyediakan pengelolaan sistem pelabuhan prikanan. Perlu kiranya segera dilakukan untuk percepatan pembangunan di Papua," kata tutur Deputi Setwalpres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Velix V. Wanggai, dikutip dari laman Antara.
Program percepatan pembangunan dan daerah otonom baru
Rencananya pengelolaan sistem tersebut akan dimulai pada 7 Januari 2023. Tujuan dari pengelolaan sistem adalah agar ekspor ikan dapat langsung dilakukan di Biak, Papua.
Proses rancangan percepatan pembangunan di sektor perikanan itu diharapkan dapat menjadi jalur hubungan internasional pelabuhan ekspor.
Velix juga mengungkapkan bahwa akan dirumuskan quick win bagian perikanan dan kelautan bersama Kementerian terkait.
"Selanjutnya masyarakat Papua akan merasakan peningkatan kesejahteraan setelah hadirnya beberapa program percepatan pembangunan serta hadirnya sejumlah daerah otonom baru," katanya.
Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 akan ada empat daerah otonomi baru.
Yakni Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya, Papua Tengah di Nabire, Provinsi Papua Barat Daya, dan Papua Selatan di Merauke sudah dilakukan penataan institusi daerah.***
