Network
GOWAPOS - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menambah pasukan TNI dan Polri ke Papua.
Pemerintah pusat berencana untuk menambah pasukan TNI dan Polri untuk mengamankan gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah tersebut, karena menurutnya perlu tindakan tegas dan terukur.
Rencana penambahan pasukan
Penambahan pasukan dianggap bisa meredam serangan separatis KKB yang sering menggunakan senjata tmematikan dan kekerasan hingga pembunuhan. Apalagi melihat korban yang berjatuhan bukan saja dari KKB, tapi juga banyak personil TNI dan Polri gugur dalam tugas.
Baca Juga: Lowongan Kerja BANK MANDIRI MAKASSAR Tahun 2023: Lulusan Baru D3/S1 Dipersilahkan Melamar
"Para korban yang jatuh tidak hanya dari warga setempat ataupun pendatang. Tapi ada juga korban dari kalangan TNI dan Polri," kata Bambang Soesatyo, dikutip dari laman Antara.
Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mendukung penuh keputusan pemerintah yang mengkategorikan KKB dan pasukan di dalamnya sebagai bagian dari teroris.
Hasilkan solusi komprehensif
Menurutnya, sikap tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tapi disamping itu pemerintah pusat harus terus membangun dialog dengan pemerintah daerah, tokoh adat, suku, agama, komunitas masyarakat dan para pemuda di Papua.
"Bangun dialog dengan pemerintah daerah dan berbagai tokoh sebagai bentuk kebesaran hati dari masing-masing pihak. Harapannya dari situ bisa menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan rakyat Papua yang aman dan damai," tutur Bambang Soesatyo.
Lanjut Bamsoet, saat ini Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah meningkatkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga, setelah Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang prajurit TNI yang melakukan operasi penyelamatan terhadap Pilot Susi Air.
Serangan itu mengakibatkan lima orang prajurit TNI gugur. Peningkatan status siaga tempur dinilai Ketua MPR bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena ia yakin pasukan TNI menjalankan tugas secara tegas, terukur dan terkendali, untuk mengantisipasi agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.
Jelang pertengahan tahun 2023 telah banya aksi kekerasan terjadi di Papua. Seperti pada awal bulan Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang diduga adanya penculikan anak. Upaya pengamanan dan mecegah tindakan kekerasan dari KST di Papua oleh pemerintah diharapkan Bamsoet bisa membawa masyarakat Papua hidup aman, damai dan penuh kesejahteraan di tanah sendiri.***
