GOWAPOS - Pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Fumio Kishida akan ikut berpartisipasi mendapaikan ketegangan antara China dan Taiwan.
Jelang pertemuan akbar negara-negara anggota G7 di Kota Tokyo, Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida membuat manuver yang cukup mengejutkan.
Selama satu pekan perjalanan bilateralnya ke negara-negara Eropa dan Amerika, Kishida menyampaikan pengambilan sikap negaranya terhadap konflik China dan Taiwan.
Setuju dengan aspirasi Prancis, Italia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, Jepang akan turut memperluas hubungan keamanan pasca referendum besar dalam kebijakan pertahanan di bulan Desember tahun 2022.
Manuver Kishida untuk meraup banyak dukungan dari negara-negara barat mendapatkan kritikan dari para pakar politik internasional di Jepang.
Sebab ia memanfaatkan masalah Taiwan untuk meraih keuntungan domestik. Hal ini bisa jadi babak baru ketegangan antara China dan negara G7.
Apalagi sebelumnya sudah ada hubungan yang kurang harmonis dari sektor keamanan regional lingkungan antara China dan Jepang.
Beijing dan Taipei yang mempunyai pemerintahan demokratis masing-masing telah diperintahkan secara terpisah sejak keduanya resmi berpisah pada tahun 1949 karena perang saudara.
Baca Juga: Seksinya Perebutan Kursi Ketum PSSI, Strategi Jalan Pintas Relasi Kuasa
Fumio Kishida dan Presiden Amerika Serika Joe Biden bersepakat bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah kekuatan keamanan dan kemakmuran yang sangat diperlukan dalam komunitas internasional.
Keberpihakan Jepang
Mantan peneliti di Unoversity of Cambridge, Victor Teo mengungkap langkah Kishida akan memberikan sedikit tekanan kepada Presiden China Xi Jinping.
"Kalau Jepang punya kepentingan pada Taiwan, saya pikir hal terbaik yang harus dikerjakan adalah memperbaiki hubungan dengan China dan menjauhkan diri dari Taiwan," ujarnya, dikutip dari laman Japan Today.
Menurut Teo Perdana Menteri Jepang harus memberikan pernyataan sikap yang jelas dan tidak menaruh harapan palsu kepada Taiwan.
Ilmuwan politik tersebut juga meragukan manuver politik yang sedang dikerjakan Kishida.
Menurutnya gaya komunikasi geopolitik yang diharapkan dapat membuat masyarakat Jepang lupa akan kebijakan kontroversialnya, justru hanya akan meningkatkan ketidakpercayaan publk terhadap pemerintahannya.
"Penumpukan rancangan kebijakan pertahanan tentu memerlukan uang yang tidak sedikit dan penarikan dana dari pembayar pajak, ini tidak akan membuatnya lebih populer," kata Victor Teo.***