GOWAPOS - Kanada melalui ruang parlemen telah sepakat mengirim proposal rencana untuk menampung masyarakat muslim Uyghur kepada pemerintah.
Sebuah keputusan serius telah disepakati oleh parlemen Kanada terkait proposal tidak mengikat untuk menampung kembali 10.00 muslim Uyghur.
Masyarakat Uyghur mayoritas masih bermukim di wilayah Xinjiang China, dan diharapkan dapat segera ditampung oleh pemerintah Kanada pasca kesepakatan proposal tersebut.
Dalam nota yang disepakati, muslim Uyghur akan ditampung di negar mereka hingga dua tahun.
Baca Juga: Doa Meminta Petunjuk Terbaik dari Allah, Berikut Penjelasan Ustadz Adi Hidayat
Partai House of Commons telah memberikan suara 322-0 agar rancangan dari anggota parlemen Liberal Sameer Zuberi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Perjuangan melegalkan proposal
Proposal tersebut hingga kini belum mendapat respon positif dari pemerintah, Meski demikian, anggota parlemen tidak akan memaksa Perdana Menteri Justin Trudeau untuk segera menekennya.
Akan tetapi mayoritas dari mereka yakin pemerintah akan segera mengambil tindakan, apalagi rata-rata kabinet berada di pihak mendukung.
Baca Juga: Sinopsis Film A MAN CALLED OTTO Tayang di Bioskop, Pria Tua dengan Hasrat Tinggi Untuk Bunuh Diri
Menteri Imigrasi Sean Fraser mengaku pemerintah masih konsisten di jalan perdamaian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) secara global.
"Kanada akan selalu memberikan bagiannya demi membantu mereka yang membutuhkan perlindungan. Saya pun konsisten untuk bekerja dengan anggota semua pihak yang mendorong langkah-langkah atas apa yang diajukan House of Commons ini," katanya, dikutip dari laman Reuters.
Konsisten kecam tindakan China
Mayoritas kelompok pelindung HAM dunia telah mengecam aksi pemerintah China yang diduga melakukan pelanggaran luas terhadap Uyghur.
Muslim Uyghur adalah etnis minoritas dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa di wilayah barat Xinjiang.
Pada tahun 2021, Kanada bahkan menjadi salah satu negara pertama yang menunjuk perbuatan China terhadap masyarakat Uyghur adalah bentuk genosida.
Pesan kecaman itu sempat dibawa ke mejar bundar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Sayangnya perdebatan dengan pihak China tidak diindahkan. Proposal yang diajukan parlemen Kanada merupakan langkah lanjutan untuk melindungi minoritas muslim Uyghur.
juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning justru membantah adanya pelanggaran HAM berat di wilayah Xinjiang.
Menurutnya pemerintah setempat sudah mengeluarkan regulasi terkait peningkatan perlindungan HAM semua etnis.
"Kami meminta kepada pihak Kanada untuk melihat fakta dan kebenarannya. Berhenti menggunakan pernyataan menyesatkan tentang Xinjiang untuk melakukan manipulasi politik. Berhenti sebarkan informasi palsu," ujar Mao Ning.***