GOWAPOS - M. Qodari menanggapi tentang aspirasi beberapa kelompok yang menginginkan presidential threshold 0 persen.
Menuju pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024 mendatang, beberapa kelompok aktivis terus mendorong terciptanya kebijak presidential threshold 0 persen.
Tujuan aspirasi tersebut adalah agar muncul calon-calon dari berbagai kelompok yang memumpuni untuk maju dalam persaingan kursi RI 1 dan 2.
Semangat itu dibawa setelah melihat kondisi pemilihan Presiden (pilpres) tahun 2019 lalu, yang hanya menempatkan dua pasangan calon.
Begitu banyaknya anak bangsa yang punya kapasitas dan berhak maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia, Rocky Gerung, Refly Harun serta beberapa pengamat politik lainnya berjuang memperjuang presidential threshold 0 persen.
Menanggapi gelombang aspirasi tersebut dan bahkan sudah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Direktur Eksekutf Indo Barometer (IB) M. Qodari menyampaikan pandangannya.
Menurut Qodari, dampak adanya presidential threshold 0 persen hanya sekedar memperbanyak calon yang maju serta bukan solusi yang tepat.
“Keliru ketika mengatakan banyaknya calon itu adalah solusi terhadap masalah polarisasi. Sepertinya lupa bahwa pilpres kita itu mensyaratkan agar kemenangan itu 50 persen plus satu suara,” kata M. Qodari, dilansir di kanal Youtube Total Politik.
Baginya, saat persyaratan pencalonan diturunkan hingga 0 persen akan memakan waktu yang lama.
Karena diyakini, persaingan menjadi RI 1 dan RI 2 tidak akan selesai dalam satu putaran akibat terlalu banyaknya calon.
“Satu putaran itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi. Jadi sebenarnya itu hanya solusi semu, kalau nanti banyak calon, banyak diskusi, banyak kelompok, banyak front, pada putaran pertama maka nanti akan ada putaran kedua di mana pembelahan dan polarisasi itu pasti terjadi,” ujar M. Qodari.
Pengamat politik yang juga telah mendeklarasikan gerakan JokPro atau Jokowi dan Prabowo itu memberikan solusi permanen untuk bursa bakal calon pilpres pada tahun 2024 nanti.
Solusinya itu disebut akan menutupi celah terjadinya pembelahan di tengah masyarakat seperti tahun 2019 lalu.
“Karena itu solusi yang bersifat permanen atau rekayasa elektoral yang permanen, itu adalah JokPro dan hanya JokPro only,” kata M. Qodari.***