GOWAPOS -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesai (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi pada Senin 11 April 2022.
Aksi demo tersebut digelar karena BEM SI menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak serius menolak wacana jabatan 3 periode. Dikabarkan sekira 1.000 mahasiswa yang ikut aksi.
Menjelang demo 11 April, media sosial ramai memperbincangkan aksi ini dengan berbagai tagar, namun salah satunya yang menjadi sorotan adalah tagar #TurunkanJokowi.
Tagar ini diklaim menunggangi atau menumpang narasi rencana demo BEM SI terkait penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Lirik Lagu Potong Bebek Angsa yang Liriknya Diubah, Viral Dinyanyikan Mahasiswa Saat Demonstrasi
Melihat hal tersebut, BEM SI pun langsung angkat bicara. Koordinator BEM SI, Kaharuddin menegaskan tuntutan mengenai penurunan Presiden Jokowi sama sekali tidak tertera dalam 6 tuntutan yang sudah dibuat oleh BEM SI.
"Tidak ada (soal tuntutan Jokowi). Karena memang dalam 6 tuntutan kita bahwa BEM SI sangat jelas, tuntutannya sangat jelas," kata Kahar, dikutip dari detikcom.
Menurut pakar media sosial dan pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, narasi 'turunkan Jokowi' berusaha menunggangi narasi rencana demonstrasi mahasiswa pada 11 April.
Fahmi menyarankan mahasiswa agar lebih bijak dan berhati-hati serta menggunakan tagar spesifik agar narasinya tak dibajak pihak-pihak yang ingin membelokkan tuntutan mahasiswa.
Inilah 6 Tuntutan BEM SI di Demo 11 April 2022
BEM SI hanya akan fokus pada 6 tuntutan. Di mana, salah satunya BEM SI meminta Jokowi tegas dalam menyampaikan sikap terkait penolakan penundaan pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kita fokus pada mendesak presiden untuk bersikap tegas atau menyatakan sikap terkait penundaan dan 6 tuntutan itu," jelas Kahar.
Berikut adalah enam tuntutan BEM SI yang disampaikan ke pihak Kepresidenan pada 28 Maret lalu, dilansir dari detikcom:
- Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
- Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
- Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
- Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
- Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia.
- Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.***