GOWAPOS - Pengamat politik Hendri Satrio mengungkapkan bahwa ada maksud lain di balik wacana reshuffle kabinet oleh pemerintah pusat.
Isu adanya reshuffle kabinet pada awal semester pertama pemerintahan tahun 2023 ini terus menguat.
Terlebih lagi bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan tanda akan terjadinya rencana tersebut.
Meskipun tidak menyebutkan secara gamblang hari tepatnya, namun dari perkataan sang Kepala Negara di Dumai, provinsi Riau mengungkapkan bahwa akan terjadi dalam waktu dekat ini.
Baca Juga: Tolak Latih Timnas Brasil, Pep Guardiola Justru Tambah Masa Bakti di Manchester City
Masih simpang siur apa yang menjadi landasan wacana reshuffle tersebut. Banyak yang menyebut jika posisi Menteri yang dipegang partai NasDem kemungkinan akan diganti.
Hal itu diperkuat dengan dukungan secara terang-terangan Partai NasDem pada bulan Oktober tahun 2022 lalu untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden.
Pengamat politik nasional, Hendri Satrio menyebut apapun alasan ditetapkannya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
“Mau reshuffle boleh, nggak juga nggak apa-apa. Alasannya juga terserah. Jadi mau alasan kinerja boleh, alasan baper (bawa perasaan) juga boleh,” ujarnya, dilansir dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, pada 7 Januari 2023.
Meskipun banyak yang mengaitkan tentang keputusan Partai NasDem yang mengusung Aies Baswedan, ia justru menilai hal itu seperti tidak ada sangkut pautnya.
Lanjut pengamat yang akrab disapa Hensat itu, mengingatkan kembali tentang pernyataan Presiden Jokowi kepada media yang sama sekali tidak punya urusan dengan pencapresan.
Maka tidak heran menurutnya ada pengalihan isu yang dilakukan oleh elit sehingga meluasnya spekulasi yang belum tentu benar.
“Saya curiganya ini justru sebuah pembicaraan pengalihan isu atau apalah. Ada isu-isu lain mungkin, seperti Perpu CiptaKer, bareng ini isunya, kemudian muncul kabinet-kabinetan,” kata Hendri Satrio.
Selain Menteri, Hensat pun menyoroti masih adanya posisi Wakil Menteri di beberapa Kementerian atau Lembaga yang masih dapat diisi oleh partai koalisi pemerintah.
Hal itu menurutnya bisa jadi masuk dalam agenda reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi.***