Network
GOWAPOS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat menerima laporan 130 orang yang diduga namanya tercatut sebagai pengurus partai politik (parpol).
Proses penginputan nama-nama calon pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat rupanya mengalami sedikit hambatan.
KPU Pontianak mengabarkan setidaknya ada 130 orang yang melaporkan bahwa namanya telah dicatut sebagai pengurus partai politik tanpa sepengetahuan mereka.
Deni Nuliadi selaku Ketua KPU Pontianak membenarkan hal tersebut sesuai dengan apa yang ia temukan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SiPol).
"Ada laporan sebanyak 130 orang itu, masuk lewat SiPol dan ini terus kita komunikasikan kepada masyarakat yang namanya masuk ke dalam sistem, tapi mereka tidak merasa pernah masuk ke dalam anggota partai politik," Ungkapnya, dikutip dari laman Antara.
Pelaporan masalah semacam itu akan tetap diterima oleh pihak KPU untuk segera diperbaiki sesuai dengan aturan PKPU No. 4 Tahun 2022.
Menurut Deni dari hasil pantauan timnya terdapat beberapa orang dari 130 nama ituberprofesi sebagai PNS dan pegawai honorer.
"Dari hasil klarifikasi terkait masalah itu, paling banyak kita temui dari pegawai honorer. Bisa saja sebelum jadi honorer dulu pernah menjadi saksi saat Pemilu 2014, kemudian sudah lama tidak menjadi anggota partai politik lagi," kata Deni Nuliadi.
