Network
Diharapkan dengan adanya pemberdayaan industri dalam negeri dengan peningkatan kandungan lokal ini, akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan juga menjadi penggerak ekonomi dalam negeri serta menambah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Irfan Kaget Dengar Uang Mahar Billar, Lesti : Untuk Mama dan Bapak
“Semoga inisiasi kerja sama dan sinergi ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan lain di berbagai bidang untuk melakukan hal serupa, sehingga produk dalam negeri akan semakin meningkat produktivitas dan daya saingnya,” tukas Prakosa.
Sementara itu, Senior Manager (SM) Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV, Muhajir Djurumiah mengutarakan bahwa penandatangan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan crane di dalam negeri. “Di mana Pelindo IV nantinya sebagai pembeli untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan memberdayakan industri nasional,” ujarnya.
Dia menuturkan, selama ini untuk memenuhi kebutuhan crane pihaknya melakukan impor dan itu nilainya cukup besar. Sehingga melalui konsorsium beberapa BUMN dan Badan Usaha Nasional lainnya, mulai tahun ini akan dilakukan pembangunan crane di dalam negeri.
Baca Juga: Keluarkan Surat Edaran, Adnan Larang SKPD Gelar Kegiatan di Luar Gowa
Muhajir berujar, selain sebagai bentuk sinergi, dampaknya kedepan adalah memberdayakan industri nasional dan juga bisa meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan daya saing industri nasional, keberpihakan terhadap produk dalam negeri, serta juga untuk transfer knowledge.
Menurutnya, selain container crane (CC), RTG (Rubber Tyred Gantry) Crane juga merupakan kebutuhan utama di pelabuhan. “Kalau truk kan rerata sudah produksi dalam negeri.”
Disebutkan, pada tahap awal nanti Pelindo IV akan melakukan pembelian sebanyak 10 unit crane untuk memenuhi kebutuhan di Makassar New Port (MNP) yang akan mulai beroperasi penuh pada 2023 mendatang. Selanjutnya juga untuk memenuhi kebutuhan CC di pelabuhan kelolaan lainnya.
Baca Juga: Jumlah TKI Ilegal Asal Sulsel Capai 1.800 Orang, Begini Respons BP2MI dan Pemprov
