Network
GowaPos.Com - Anggota Komisi VI DPR RI mengungkapkan, meski Kementerian Perdagangan (Kemendag) kalau harga komoditas minyak goreng stabil. Namun, nyatanya di lapangan beberapa masyarakat utamanya Ibu-ibu rumah tangga mengeluh dengan harga minyak goreng.
Diketahui, beberapa hari terakhir ini, harga minyak goreng melambung tinggi, hingga meresahkan masyarakat. Hal itu, tentunya menjadi sorotan anggota DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menyoroti, kenaikan harga minyak goreng yang mulai meresahkan ibu-ibu rumah tangga. Sebab, komoditas ini setiap hari digunakan untuk keperluan menyiapkan makanan di dapur.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Setujui Pengangkatan Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
“Kenaikan harga minyak goreng ini sudah mulai meresahkan. Meski Kementerian Perdagangan mengatakan harga komoditas minyak goreng stabil untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok, tapi kenyataannya, ibu-ibu rumah tangga ini sangat menjerit," kata Nevi melalui Parlementaria yang dikutip GowaPos.Com pada situs dpr.go.id pada Senin 8 November 2021.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini juga mengatakan, harga minyak goreng naik 6-11 persen sepanjang bulan Oktober 2021 lalu, akibat dari kenaikan harga CPO sebesar 44,03 persen (Harga Oktober 2021 dibanding Oktober 2020), mesti ada gerakan cepat untuk menghentikan semakin lajunya kenaikan CPO ini.
Baca Juga: Ketua DPR RI: Presiden Hanya Mengusulkan Jenderal Andhika Perkasa Sebagai Calon Panglima TNI
"Silakan turun lapangan dan membuktikan, akan banyak ditemui harga minyak goreng sudah di atas HET (Harga Eceran Tertinggi)," tukas Nevi
Lebih lanjut Nevi juga meminta, kepada Kemendag untuk segera merealisasikan rencananya, untuk mengeluarkan surat yang ditujukan untuk produsen minyak goreng.
“Saya minta, Kemendag segera merealisasikan rencananya untuk mengeluarkan surat yang meminta seluruh produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng melalui penyediaan minyak goreng kemasan sederhana di pasar ritel dan pasar tradisional yang dijual sesuai HET," kata politisi PKS ini.
