Network
Baca Juga: Obati Rasa Rindu Penggemar, Kim Seon Ho Muncul jadi Bintang Iklan
Sedangkan dalam keadaan normal saja ibadah haji pun, kata Marwan, dapat juga berasal dari pertambahan nilai pajak Arab Saudi dan pertambahan nilai tukar yang setiap tahunnya ada pertambahan.
"Namun demikian di keadaan normal, hal ini bisa kita siasati diambil dari nilai manfaat. Namun, di keadaan pandemi Covid-19 saat ini tidak mungkin kira-kira begitu, jadi kita tidak bisa menghindari adanya tambahan ongkos itu," ungkap Legislator Daerah Pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut.
Marwan menambahkan, terkait dengan persolan kesehatan calon jemaah, nantinya Komisi VIII DPR akan merundingkan bersama dengan pemerintah agar nantinya hal-hal yang terkait dengan kesehatan untuk dimasukkan ke dalam APBN.
Baca Juga: Member Termuda SKE48, Hayashi Mirei Jadi Center dari Single ke-29, Rilis Diubah Jadi 9 Maret
"Karena kan yang namanya PCR berkaitan dengan kesehatan itu kan memang tugas negara. Kira-kira tarifnya masih ada kemungkinan bisa turun karena diambil alih tanggung jawabnya terhadap beban negara, itu yang akan kita usahakan," ujar Marwan.
Apalagi lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, di tengah keinginan masyarakat yang menurut laporan dari Kanwil Kemenag di Jatim yang mengungkapkan, keinginan masyarakat Jatim untuk bisa melaksanakan ibadah haji sangat tinggi.
Maka sangat penting bagi oemerintah khususnya Kementerian Agama untuk melakukan perundingan terkait jumlah kuota pelaksanaan haji.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaik Sepanjang Masa dengan Rating Tinggi, Bikin Susah Move On
"Andaikan Saudi memotong 50 persen yang diperbolehkan berangkat di masa pandemi ini, saya yakin sejumlah negara tidak seluruhnya memberangkatkan. Pemerintah harus bisa merundingkan dengan Arab Saudi agar nantinya kuota dari negara lain yang calon jamaah hajinya tidak bisa diberangkatkan bisa kita pakai,"ulasnya.
