Network
GOWAPOS - Direktur Institusi Kebijakan Publik Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam, Ph.D. menekankan pentingnya revolusi mental Presiden RI.
Kasus korupsi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeu RI akhir-akhir ini begitu menyita perhatian publik. Khususnya di kalangan akademisi mulai menganalisa etika pejabat publik yang selama ini kerap melakukan penyimpangan.
A. Khoirul Umam selaku Direktur Institusi Kebijakan Publik Universitas Paramadina mempertanyakan pelayanan digitalisasi dan transparansi yang dijalankan birokrasi saat ini.
Menurutnya dampak yang dihasilkan tidak begitu signifikan sehingga inetegritas para pejabat publik dianggap rentan melakukan praktik korupsi.
"Layanan-layanan digitalisasi sebagai reformasi birokrasi saat ini belum memberikan pengaruh pada substansi masalahnya. Reformasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sumber daya manusia (SDM)-nya," kata A. Khoirul Umam, pada Paramadina Democracy Forum Seri ke-4, berjudul Etika Pejabat Publik dan Demoralisasi Birokrasi, Rabu, 15 Maret 2023.
Pentingnya revolusi mental
Reformasi birokrasi sebagai perencanaan jangka panjang pemerintah dianggapnya bukan sekedar meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, melainkan harus diikuti dengan peningkatan integritas para anggota birokrasi.
Oleh karena itu menurut Khoirul Umam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten menjalankan revolusi mental tapi di jalur yang sesuai. Karena dari hasil analisanya, revolusi mental selama ini hanya difokuskan pada isu-isu politik identitas, masalah SARA dan politik kebencian.
Baca Juga: Koneksi Internet HP Lemot? Ikuti Langkah Ini Guna Percepat Jaringan, Bisa Untuk Semua Android
"Presiden Jokowi masih punya waktu lebih dari satu tahun untuk menjalankan revolusi mental itu di ruang birokrasi" tuturnya.
Hidup mewah pejabat publik
Ahli kebijakan publik, Wijayanto Samirin, MPP. di kesempatan yang sama menggambarkan terkait menurunnya kepercayaan publik kepada Ditjen Pajak pasca penemuan indikasi korupsi beberapa waktu lalu.
Ditambah lagi dengan beredarnya bukti flexing dari keluarga pegawai pajak di media sosial. Menurutnya pihak birokrasi saat ini harus mengembalikan kepercayaan itu dengan tampil sederhana sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Pemimpin harus memberikan contoh baik pada publik, dengan menunjukkan penampilan sederhana. Catatan pentingnya harus konsisten. Jika tidak, maka publik menilainya sekedar pencintraan semata," kata Wijayanto Samirin.***
