GOWAPOS - Anies Baswedan merespon pertanyaan tentang nasib IKN apabila ia maju sebagai Capres 2024, meski merasa bingung karena selalu dikaitkan dengannya.
Proyek Ibu Kota Negara Nusantara masih menjadi pembahasan serius di tengah persaingan menuju Pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pertanyaan seputar itu sering diberikan kepada bakal Calon Presiden (Capres) dari koalisi perubahan, Anies Rasyid Baswedan.
Jawaban Anies Baswedan terkait IKN
Menurutnya program yang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat akan terus berjalan, karena mendapatkan kepercayaan luas. Begitu juga dengan IKN, baginya IKN akan diterima oleh seluruh masyarakat apabila sejak awal memang dirancang dengan baikdan punya dasar yang kuat.
Baca Juga: Hasil Terbaru Survei Capres LSI Juli 2023: Prabowo Subianto Teratas, Anies Baswedan Jauh Tertinggal
"Sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, ia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies Baswedan, di Rakernas APEKSI ke-XVI, di Uperhills Hotel, Kota Makassar,13 Juli 2023.
Lanjut Anies, sebaliknya apabila program yang dirancang tidak memiliki dasar cukup kuat dan tidak ada penerima manfaatnya, maka pemimpin yang menjalankan itu akan menggunakan "otot politik" agar programnya terus berjalan.
Bingung selalu dikaitkan IKN
Selain itu, ia menyampaikan rasa bingung terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering mengaitkannya dengan pembangunan IKN. Padahal ada beberapa persoalan bangsa saat ini perlu untuk dijawab oleh para calon pemimpin selanjutnya.
"Saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan (IKN) ya? Apakah ada masalah sebetulnya? Kenapa tidak ditanyakan tentang pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM. Itu tidak pernah ditanyakan, tapi ini sering ditanyakan ya?," pungkas Anies Baswedan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat melontarkan kritiknya terkait kelanjutan pembangunan IKN beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, IKN sudah bukan lagi berbicara sekedar gagasan, tapi sudah menjadi Undang-Undang yang perlu dipatuhi.
Anies juga menyampaikan bahwa siapapun yang dilantik sebagai pemimpin hari ini wajib hukumnya melaksanakan perintah Undang-Undang, termasuk dengan Undang-Undang IKN yang telah dirumuskan.***