Network
GOWAPOS — Ketua DPR RI Puan Maharani, mengecam dugaan adanya perbudakan manusia, itu berkaitan dengan temuan sel kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif.
Olehnya itu, Puan Maharani meminta diusut tuntas agar tidak ada lagi perbudakan di Indonesia.
“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” tegas Puan, dalam keteraangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu 26 Januari 2022, dikutip dpr.go.id
Kasus mengenai sel kerangkeng untuk manusia, itu berawal dari laporan Migrant Care usai Bupati Langkat nonaktif terseret kasus suap.
Baca Juga: Anak Nia Daniaty, Olivia Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara: Terdakwa Kasus Penipuan CPNS
Disampaikan Migrant Care, kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja kelapa sawit.
“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” ujar Puan
Di dalam sel tersebut, terdapat puluhan orang yang disebut berada dalam sel kerangkeng itu.
Migrant Care pun mengungkap, para pekerja harus bekerja di kebun sawit milik Bupati lebih dari 10 jam setiap harinya. Mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng penjara sehingga tak memiliki akses keluar.
Selain itu, para pekerja tidak digaji hingga ada yang mengalami penganiayaan. Migrant Care telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM karena menilai telah terjadi perbudakan modern si rumah Bupati Langkat.
Puan meminta pihak berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. Selain itu Puan berharap jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.
Baca Juga: Lirik OST LAYANGAN PUTUS 'Sahabat Dulu' yang Sangat Menyentuh, Dinyanyikan Prinsa Mandagie
“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” tutur Puan.***
