Network
GOWAPOS - Fadli Zon mengkritik isi Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto.
Permasalahan mengenai hilangnya nama mantan Presiden Indonesia, Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 masih terus diperbincangkan.
Poin penting itu terlihat dalam isi Keppres Nomor 2 Tahun 2022, yang dikeluarkan tepat pada 1 Maret 2022 kemarin.
Selain nama Soeharto, peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawinegara juga dihilangkan.
Baca Juga: Sinopsis Film SATU UNTUK SELAMANYA, Tayang Perdana di KlikFilm
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, sebenarnya sudah mengklarifikasi masalah tersebut.
Ia menganggap bahwa Keppres bukanlah buku sejarah sehingga harus mencantumkan sertiap unsur secara detail.
Tapi, Mahfud MD memastikan jika nama Soeharto tetap ada dan terlibat dalam sejarah peristiwa tersebut.
Meski begitu, berbagai kalangan aktivis dan politisi menyayangkan isi Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang dinilai masih kurang mempresentasikan persitiwa serangan umum 1 Maret 1949.
Baca Juga: Sinopsis Film THE LOST CITY, Petualangan Penulis Novel Dalam Dunia Karyanya Sendiri
Salah satunya politisi dari Partai Gerindra, Fadli Zon yang berharap agar Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 segera direvisi.
“Keppres ini mempunyai maksud yang baik untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan seterusnya. Namun, saya kira Keppres ini memang perlu direvisi karena mempunyai sejumlah cacat. Baik cacat secara material maupun cacat secara formal,” kata Fadli Zon, dilansir di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, diunggah pada 18 Maret 2022 malam.
Menurut analisa Fadli Zon, isi pada Keppres itu telah memuat nama-nama tokoh yang tidak ada kaitannya dengan peristwa 1 Maret 1949.
Dua nama dianggap Anggota DPR RI itu tidak relevan dengan peristiwa serangan umum yakni Presiden Soekarno dan Wakilnya Mohammad Hatta.
“Baik Soekarno dan Hatta adalah orang-orang yang sudah ditawan oleh Belanda (pada masa itu) dan pemerintahan Kabinet Hatta, ketika sebelum agresi militer kedua, kita perlu ingat bahwa pemerintahan kita zaman itu masih parlementer, jadi kabinet yang memimpin itu Kabinet Hatta, dengan sendirinya sudah bubar dan digantikan Kabinet PDRI, dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara,” tutur Fadli Zon.
Fadli Zon menyayangkan kekeliruan itu terjadi dalam Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Ia menilai peran Soeharto dalam peristiwa 1 Maret 1949 tidak bisa direduksi karena mempunyai peran penting dalam mengkomandoi pasukan lapangan dengan strategi terbaik pada saat itu.***
