Network
GOWAPOS - Perwakilan Warga Desa Bunta dan Desa Tokonanaka, Morowali Utara sampaikan dampak beroperasinya PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI).
Nama PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara sempat viral pasca kejadian kisruh antar pekerjanya, tanggal 14 Januari 2023.
Sejumlah pekerja yang dianggap sebagai provokator telah ditahan oleh aparat keamanan dan latar belakang kejadian pun sudah direspon oleh Kapolri Listyo Sigit.
Menurut Kapolri, sebelumnya ada ajakan untuk aksi mogok kerja dari beberapa pekerja asal Indonesia yang kemudian mendapat perlawanan dari pihak yang tidak menerima.
Banyak pula beredar kabar bahwa ada konflik antara TKI dan TKA asal China karena provokasi dari beberapa pihak.
Keributan tentunya telah mengganggu warga sekitar sehingga harus lebih berjaga-jaga agar tidak terjadi masalah yang lebih besar.
Pemerintah setempat saat ini sudah memastikan bahwa situasi di sekitar PT. GNI telah berjalan kondusif dan aktivitas pekerjaan kembali dilanjutkan.
Namun banyak pihak menilai kehadiran perusahaan tersebut bukan kali ini saja memberikan dampak buruk terhadap warga sekitar.
Baca Juga: 6 Tips Atur Keuangan di Masa Krisis, Nomor 2 Seringkali Keliru Membedakannya
Keluhan warga desa Tokonanaka dan desa Bunta
Perwakilan warga Desa Tokonanaka yang namanya sengaja disamarkan angkat bicara terkait dampak yang sudah ditimbulkan setelah perusahaan milik pengusaha tambang asal China itu diizinkan pemerintah untuk beroperasi.
“Para nelayan tidak bisa beraktivitas, bahkan terpaksa bekerja di luar wilayah kami biasanya beraktivitas. Untuk berapa besar kerugian yang kami dapatkan pasti banyak sekali,” ujarnya, dalam Diskusi Publik Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas), tanggal 20 Januari 2023.
Hal serupa juga dialami oleh warga dari Desa Bunta. Faktor kesehatan dan lingkungan menjadi alasan utama tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT. GNI.
“Kerugian masyarakat Bunta sangat besar, pertanian tidak berjalan. Kemudian juga kesehatan masyarakat terganggu, sudah sulit untuk kami melihat langit karena dampak operasi perusahaan,” kata perwakilan warga Desa Bunta.
Kedua dari perwakilan masing-masing desa kompak menyuarakan agar pemerintah dan setiap pihak yang berwenang untuk hadir dan melihat kondisi mereka secara langsung.
Perhatian sangat mereka butuhkan agar aktivitas mata pencaharian masyarakat lokal dapat berjalan normal dan masalah kesehatan bisa segera teratasi.
Tuntutan Jatam Sulawesi Tengah
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Jatam Sulawesi Tengah, Taufik menuturkan tuntutannya pula kepada pemerintah untuk segera memperhatikan operasi PT. GNI yang sudah meresahkan warga sekitar.
“Pasca kejadian harapannya pemerintah betul-betul melakukan pengawasan yang serius terhadap aktivitas perusahaan. Jika kembali terjadi masalah yang fatal, pemerintah harus melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya. Karena selama ini tidak ada tindakan serius untuk menindak perusahaan yang melanggar. Jangan selalu mengumbar angka prestasi dari investasi. Padahal selama ini tidak ada dampak untuk menyejahterakan warga. Harapan selanjutnya ada restoratif hukum kepada para pekerja yang ditahan. Kita butuh tindakan serius pemerintah terkait pengawasan investasi,” ujarnya.***
