Tolak Perizinan Lingkungan Untuk PT. DPM, YDPK Khawatir Ada Hal yang Tidak Disosialisasikan

Perlakuan dianggap kurang berimbang ditunjukkan pula oleh anggota DPRD Sumatera Utara.

Contohnya menurut Monica, Ketika warga yang menolak izin datang menyampaikan permintaan audiensi kepada DPRD, hanya diberitahu akan segera ditindaklanjuti.

Namun saat pihak pendukung melakukan audiensi, ada 30 anggota DPRD langsung terbang ke Jakarta untuk meminta KLHK segera mengeluarkan izin lingkungan PT. DPM.

"Ini sudah nampak sekali bahwa pemerintah setempat, bahkan Bupati Dairi sendiri sangat pro kepada perusahaan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat di masa depan. Karena dari beberapa kajian mengatakan, Dairi ini tidak layak untuk tambang. Salah satunya adalah karena daerah patah gempa, yang kedua perusahaan akan membangun bendungan limbah yang menampung limbah tambang yang akan mencemari," kata Monica Siregar.

Ia menduga ada komunikasi antar pemerintah setempat bersama pihak perusahaan yang tidak pernah disosialisasikan kepada warga Dairi.

Seperti pada lampiran tata ruang Kabupaten Dairi tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah tersebut masih untuk kawasan perladangan dan perkebunan.

Akan tetapi tiba-tiba keluar surat dari pihak tata ruang bahwa Dairi termasuk pusat pertambangan.

"Ini seperti ada permainan di antara pemerintah yang mungkin tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Kami berharap pemerintah, khususnya KLHK untuk membatalkan perizinan persetujuan untuk PT. DPM yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2022," ujarnya.***