GowaPos.com - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo angkat bicara terkait mahalnya biaya untuk maju sebagai calon Presiden (capres).
Walaupun momentum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya masih lama, berbagai akselerasi dari beberapa tokoh yang diproyeksikan maju mulai terlihat.
Seperti pemasangan baliho, spanduk dan blusukan ke sejumlah tokoh masyarakat, menjadi ritual para calon untuk mendapatkan restu dari publik.
Beberapa nama yang muncul adalah wajah-wajah yang saat ini juga berada di kursi pemerintahan. Selain itu ada pula calon dari partai politik pengusung, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga: Hari Toleransi Internasional 16 November, Berikut Makna dan Sejarahnya
Salah satu nama yang mendapatkan dukungan untuk maju sebagai capres di tahun 2024 adalah Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI itu mendapat dukungan cukup menjanjikan dari beberapa hasil survei. Namanya hadir sebagai sosok yang hingga saat ini tidak pernah berhenti mengkritisi kebijakan pemerintah.
Terkait sistem pemerintahan di Indonesia, Gatot Nurmantyo mengaku adanya ketimpangan yang terjadi sehingga roda pemerintahan tidak lagi berjalan efektif sesuai kebutuhan bangsa.
Ia pun membandingkan kondisi dari berbagai negara maju dengan sistem pemerintahan yang dipilih sesuai dengan kultur masyarakatnya.
“Amerika menjadi negara besar, ya karena sistem presidensialnya cocok dengan masyarakatnya walaupun tidak melakukan pemilihan langsung. Jepang menjadi negara kuat karena sistem parlementernya cocok dengan kondisi masyarakatnya, walaupun negara monarki. Juga Cina menjadi negara besar karena sistem komunisnya cocok dengan masyarakatnya. Sedangkan presidential threshold bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945,” kata Gatot Nurmantyo, seperti dilansir GowaPos.com di kanal Youtube Hersubeno Point (15/11).
Menurut presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, kebijakan presidential threshold adalah salah satu sumber masalah yang membuat berbagai anak bangsa potensial tidak dapat maju menjadi pemimpin negara.
Bahkan kebijakan tersebut dianggapnya sudah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi agar memajukan para calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi sebelum Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa: Permalukan San Marino, Inggris Ke Piala Dunia 2022
Dengan adanya kebijakan 20 persen presidential threshold, membuat Gatot khawatir dengan peluang masuknya para oligarki dan predator politik untuk membiayai para calon.
Hal itu disebabkan biaya yang begitu mahal untuk maju sebagai capres dan cawapres pada periode Pemilu mendatang.
“Berdasarkan data 9 Triliun. Karena tiap-tiap Provinsi mengguyurkan 300 miliar. Maka pasti calon-calon di Indonesia tidak ada yang punya seperti itu, kecuali oligarki,” ujar Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa mudahnya oligarki menggelontorkan dana untuk para calon adalah melalui partai politik yang bersaing.
Sehingga ia berharap partai politik yang bersaing dapat bersikap bijak, demi membangkitkan Indonesia dari ketimpangan politik di tahun 2024 mendatang.***