Network
“Amerika menjadi negara besar, ya karena sistem presidensialnya cocok dengan masyarakatnya walaupun tidak melakukan pemilihan langsung. Jepang menjadi negara kuat karena sistem parlementernya cocok dengan kondisi masyarakatnya, walaupun negara monarki. Juga Cina menjadi negara besar karena sistem komunisnya cocok dengan masyarakatnya. Sedangkan presidential threshold bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945,” kata Gatot Nurmantyo, seperti dilansir GowaPos.com di kanal Youtube Hersubeno Point (15/11).
Menurut presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, kebijakan presidential threshold adalah salah satu sumber masalah yang membuat berbagai anak bangsa potensial tidak dapat maju menjadi pemimpin negara.
Bahkan kebijakan tersebut dianggapnya sudah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi agar memajukan para calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi sebelum Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa: Permalukan San Marino, Inggris Ke Piala Dunia 2022
Dengan adanya kebijakan 20 persen presidential threshold, membuat Gatot khawatir dengan peluang masuknya para oligarki dan predator politik untuk membiayai para calon.
Hal itu disebabkan biaya yang begitu mahal untuk maju sebagai capres dan cawapres pada periode Pemilu mendatang.
“Berdasarkan data 9 Triliun. Karena tiap-tiap Provinsi mengguyurkan 300 miliar. Maka pasti calon-calon di Indonesia tidak ada yang punya seperti itu, kecuali oligarki,” ujar Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa mudahnya oligarki menggelontorkan dana untuk para calon adalah melalui partai politik yang bersaing.
Sehingga ia berharap partai politik yang bersaing dapat bersikap bijak, demi membangkitkan Indonesia dari ketimpangan politik di tahun 2024 mendatang.***
