Network
"Sehingga, di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius. Jika pemerintah justru menaikkan porsi biaya yang harus dibayarkan oleh Jamaah haji Indonesia. Bahkan jika besaran kenaikannya lebih dari 73 persen," paparnya.
Ketiga, pada awal Januari 2023, KPK sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam hal tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kita.
Menurut hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, ada tiga titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan juga biaya pengawasan. Menurut temuan KPK, kerugian negara yang timbul dari tiga celah tadi cukup besar, mencapai Rp160 miliar.
Selain itu, ini yang paling serius, KPK RI juga menengarai penempatan dan investasi dana haji Indonesia tidak optimal, sehingga perolehan nilai manfaat dana haji Indonesia jauh lebih kecil daripada yg seharusnya bisa didapat.
"Menurut saya ini adalah temuan serius yg harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jangan sampai masalah dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kemudian dialihkan tanggungannya kepada para jamaah," terang Fadli Zon.
Terlebih sebut Fadli Zon, pemerintah juga tidak bisa menutup mata dengan jamaah haji yang sudah menyetorkan uang ke bank selama belasan, bahkan hingga lebih dari dua puluh tahun untuk berangkat haji.
Baca Juga: Nama Soeharto Lenyap dari Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Fadli Zon: Perlu Direvisi
"Namun ketika giliran mereka berangkat, mereka membayar biaya sangat mahal hanya karena pemerintah tak becus mengelola uang umat. Ini dzalim namanya," ungkap Fadli Zon.
"Seluruh jalur investasi dan penempatan dana haji ini mestinya diaudit khusus terlebih dahulu, termasuk audit khusus kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), untuk mengetahui posisi sustainabilitas pengelolaan dana haji kita ke depannya," sebut Fadli Zon.
