Network
GOWAPOS - Dua lembaga pemerhati lingkungan memberikan beberapa fakta krisis lingkungan yang terjadi di lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Indonesia.
KTT ke-42 ASEAN resmi digelar di Labuan Bajo, Indonesia pada 10 Mei 2023. Namun di balik gegap gempita dalam proses perayaannya, terdapat sejumlah tugas rumah bagi pemerintah terkait isu lingkungan di lokasi yang digunakan sebagai tempat pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara.
Konflik di lokasi wisata
Perwakilan dari Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAMNAS) Ki Bagus Hadikusuma memberikan catatan yang diperolehnya dari lapangan terkait pemilihan Labuan Bajo sebagai lokasi tuan rumah KTT ASEAN di Indonesia.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah klaimnya ingin mempromosikan lokasi wisata di Labuan Bajo, yang kita tahu berkali-kali konflik vertikal dan konflik horizontal terjadi di Labuan Bajo, di tengah tata kelola industri yang meminggirkan masyarakat lokal," katanya, pada Diskusi Publik daring bertema INDONESIA: EPICENTRUM OF CRISIS, pada 10 Mei 2023 sore.
Labuan Bajo sebelumnya dipilih oleh pemerintah sebagai lokasi wisata premium dan diproyeksikan menjadi salah satu 'Bali baru' dari sepuluh lokasi hasil peninjauan kawasan strategis wisata nasional.
Menurut Bagus, tiidak hanya penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan strategis wisata nasional yang memberikan dampak buruk kepada penduduk lokal tapi juga tidak memberikan efek kesejahteraan masyarakat Flores yang wilayahnya digunakan sebagai tuan rumah KTT ke-42 ASEAN.
"ASEAN Summit digelar di atas penderitaan warga Flores yang berhadapan langsung dengan industri energi (panas bumi) dan berkedok pembangkitan energi rendah karbon, pembangkitan energi ramah lingkungan dan pembangkitan energi berkelanjutan. Kalau kawan-kawan cek proyek pengembangan panas bumi di Flores, itu sudah pernah terjadi bencana industrial ketika perusahaan itu melakukan eksplorasi dan melakukan pengeboran, di lokasi pengeboran dan beberapa titik sekitarnya terjadi semburan lumpur yang sangat mirip dengan di Lapindo," tutur Ki Bagus Hadikusuma.
Dorong topik keadilan iklim
Fakta terjadinya krisis lingkungan di balik gelaran KTT ke-42 ASEAN di Indonesia juga disoroti oleh lembaga pemerhati lingkungan lainnya yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Melalui pemaparan anggotanya, Parid Ridwanuddin menunjukkan efek dari salah satu bagian dari kawasan strategis wisata nasional di laut Flores dapat merusak ekosistem makhluk hidup di dalamnya.
"Krisis air itu menjadi satu fakta yang mengerikan dengan banyaknya hotel-hotel yang dibangun, masyarakat semakin kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi bisa dibayangkan ada debit air kurang lebih 20 liter per detik harus dibagi ke lebih dari 50 ribu keluarga di Labuan Bajo, tapi 40 liter per detik itu dialokasikan ke hotel-hotel mewah di Labuan Bajo. Ini satu bentuk ketidakadilan," katanya.
WALHI turut menyayangkan Pembahasan dalam KTT ke-42 ASEAN tidak memasukkan topik tentang keadilan iklim. Padahal disebut Parid, hal itu penting untuk menyuarakan hak-hak sipil yang terdampak dan ikut mendorong masyarakat terdampak dalam merumuskan rencana pembangunan dan regulasi terkait pencegahan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.
"Penting kita melihat masyarakat yang paling rentan dan paling terdampak. Itu tidak pernah dibicarakan, hak-hak sipil yang terdampak tidak pernah dibicarakan di KTT ASEAN kita. Saya kira juga tidak pernah mulai membicarakan bagaiman mendorong menempatkan kawan-kawan yang terdampak dalam merumuskan rencana pembangunan, penyusunan regulasi sebagai pihak utama yang membicarakan itu. Karena ini menyangkut hajat hidup mereka," pungkasnya.***
