JATAMNAS dan WALHI Ungkap Krisis Lingkungan di Lokasi KTT Ke-42 ASEAN di Indonesia, Ini Fakta yang Ditemukan

- 11 Mei 2023, 07:33 WIB
Presiden Joko Widodo sambut tamu kenegaraan KTT ASEAN
Presiden Joko Widodo sambut tamu kenegaraan KTT ASEAN /Foto/BPMI/

"ASEAN Summit digelar di atas penderitaan warga Flores yang berhadapan langsung dengan industri energi (panas bumi) dan berkedok pembangkitan energi rendah karbon, pembangkitan energi ramah lingkungan dan pembangkitan energi berkelanjutan. Kalau kawan-kawan cek proyek pengembangan panas bumi di Flores, itu sudah pernah terjadi bencana industrial ketika perusahaan itu melakukan eksplorasi dan melakukan pengeboran, di lokasi pengeboran dan beberapa titik sekitarnya terjadi semburan lumpur yang sangat mirip dengan di Lapindo," tutur Ki Bagus Hadikusuma.

Baca Juga: Menkominfo dan KSP Tinjau Langsung Persiapan Lokasi KTT Ke-42 ASEAN, Masih Tunggu Penyelesaian Lokasi Dinner

Dorong topik keadilan iklim

Fakta terjadinya krisis lingkungan di balik gelaran KTT ke-42 ASEAN di Indonesia juga disoroti oleh lembaga pemerhati lingkungan lainnya yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Melalui pemaparan anggotanya, Parid Ridwanuddin menunjukkan efek dari salah satu bagian dari kawasan strategis wisata nasional di laut Flores dapat merusak ekosistem makhluk hidup di dalamnya.

"Krisis air itu menjadi satu fakta yang mengerikan dengan banyaknya hotel-hotel yang dibangun, masyarakat semakin kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi bisa dibayangkan ada debit air kurang lebih 20 liter per detik harus dibagi ke lebih dari 50 ribu keluarga di Labuan Bajo, tapi 40 liter per detik itu dialokasikan ke hotel-hotel mewah di Labuan Bajo. Ini satu bentuk ketidakadilan," katanya.

WALHI turut menyayangkan Pembahasan dalam KTT ke-42 ASEAN tidak memasukkan topik tentang keadilan iklim. Padahal disebut Parid, hal itu penting untuk menyuarakan hak-hak sipil yang terdampak dan ikut mendorong masyarakat terdampak dalam merumuskan rencana pembangunan dan regulasi terkait pencegahan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

"Penting kita melihat masyarakat yang paling rentan dan paling terdampak. Itu tidak pernah dibicarakan, hak-hak sipil yang terdampak tidak pernah dibicarakan di KTT ASEAN kita. Saya kira juga tidak pernah mulai membicarakan bagaiman mendorong menempatkan kawan-kawan yang terdampak dalam merumuskan rencana pembangunan, penyusunan regulasi sebagai pihak utama yang membicarakan itu. Karena ini menyangkut hajat hidup mereka," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Andi Novriansyah Saputra


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x